Perjalanan Marhaenisme. Marhaenisme adalah konsep politik dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang menekankan pada keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Istilah “Marhaenisme” sendiri berasal dari kata “Marhaen”, yang dalam bahasa Sunda berarti “rakyat biasa” atau “rakyat kecil”. Konsep ini merupakan bagian dari pandangan politik Soekarno yang dasarnya adalah filsafat nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi.
Soekarno memperkenalkan Marhaenisme pada tahun 1926 sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme yang tidak adil dan eksploitatif. Dia mengusulkan Marhaenisme sebagai alternatif yang lebih baik untuk membangun masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera.
Inti dari konsep Marhaenisme adalah penghapusan kesenjangan ekonomi dan sosial antara kelas atas dan kelas bawah. Soekarno percaya bahwa kekayaan alam Indonesia harus untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang atau golongan tertentu. Oleh karena itu, Marhaenisme menekankan pada kepemilikan kolektif atas sumber daya alam dan distribusi kekayaan secara merata kepada seluruh rakyat.
Ekonomi Mandiri
Dalam konsep Marhaenisme, Soekarno juga menekankan pentingnya swadesisme atau ekonomi mandiri. Artinya, Indonesia harus mampu mengembangkan industri-industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung pada impor dari negara lain. Hal ini maksudnya untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara asing.
Selain aspek ekonomi, Marhaenisme juga menekankan pada aspek sosial dan politik. Soekarno mengajukan konsep demokrasi terpimpin, kekuasaan tetap berada di tangan rakyat namun dipimpin oleh satu partai politik yang memiliki visi dan misi nasionalis. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kestabilan dalam proses pembangunan nasional.
Namun, meskipun Marhaenisme memiliki visi yang mulia, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Konsep ini sering kali diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para pemimpin dan politisi, dan kadang-kadang dgunakan untuk membenarkan kebijakan yang otoriter atau korup. Selain itu, tantangan nyata seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan ketidakseimbangan ekonomi terus menghambat upaya untuk mewujudkan visi Marhaenisme secara penuh, serta menjayakan Perjalanan Marhaenisme di Dunia.
Meskipun demikian, warisan Marhaenisme masih terasa dalam politik dan budaya Indonesia hingga hari ini. Konsep ini menginspirasi gerakan-gerakan sosial dan politik yang berjuang untuk keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan rakyat. Meskipun masa depan Marhaenisme mungkin masih bisa kita perdebatkan, pengaruhnya terhadap perkembangan politik dan ekonomi Indonesia tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas bangsa.
2 Komentar